Perang Saudara Myanmar

Perang Saudara Myanmar Bagian dari Konflik Myanmar Situasi militer per 29 Mei 2024: Dewan Administrasi Negara dan sekutunya   Tatmadaw and sekutu[d]   Tentara Nasional Pa-O   Tentara Revolusioner Zomi[b]   Tentara Demokrat Baru – Kachin   Tentara Nasional Karen Pemerintah Persatuan Nasional dan sekutunya   Angkatan Pertahanan Rakyat dan sekutunya[e]   Tentara Kemerdekaan Kachin   Tentara Pembebasan Nasional Karen dan sekutunya[f]   Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang   Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar   Tentara Arakan   Tentara Pembebasan Nasional Pa-O   Karenni IEC kekuatan perlawanan[g]   Chinland kekuatan perlawanan dan sekutu[h] Pejuang lainnya   Tentara Negara Bagian Wa Bersatu   Kelompok Pemberontak India[i]   Tidak Terlibat organisasi etnis bersenjata[k] Untuk peta terkini yang detail dan akurat, Lihatdisini Untuk daftar keterlibatan, Lihat Disini Tanggal 5 Mei 2021 – Sekarang (3 tahun, 1 bulan, 2 minggu dan 1 hari) Lokasi Myanmar (dengan Penyebaran di negara-negara tetangga) Status Sedang berlangsung Perubahan wilayah SAC pengendalian yang stabil turun menjadi antara 72–220 dari 330 kota-kota, namun tetap menguasai sebagian besar pusat populasi utama[13][14] 57 kota-kota yang direbut oleh pasukan anti-SAC,[15] including six district-level or higher towns (as of 20 May)[16][17][18][19] Beberapa pemerintah daerah mendeklarasikannya, termasuk Negara Bagian Chinland[20] dan Dewan Eksekutif Sementara Negara Bagian Karenni Pihak terlibat Pemerintahan Persatuan Nasional Angkatan Pertahanan Rakyat[1][2] Angkatan Pertahanan Chinland Angkatan Pertahanan Nasional Chin Organisasi etnis bersenjata Sekutu: Aliansi Utara[3] Tentara Kemerdekaan Kachin Aliansi Persaudaraan Tentara Arakan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang Koalisi 4K[4][5] Tentara Pembebasan Nasional Karen Tentara Karenni Front Pembebasan Rakyat Nasional Karenni (Sejak 2023) Angkatan Pertahanan Kebangsaan Karenni Organisasi Pertahanan Nasional Karen Tentara Pembebasan Rakyat Bamar Tentara Nasional Chin Tentara Pembebasan Nasional Pa-O (Sejak 2024)[6] organisasi etnis bersenjata yang lebih kecil Organisasi Lainnya: Front Demokratik Seluruh Mahasiswa Burma Tentara Pembebasan Rakyat (Myanmar) Anti-SAC independen kecil kelompok gerilya[a] Dewan Administrasi Negara  Angkatan Bersenjata Myanmar  Angkatan Darat Penjaga Perbatasan  Angkatan Udara  Angkatan Laut[8] Penjaga Pantai Polisi Polisi Perbatasan Milisi Pyusawhti Thway Thout[9] Organisasi etnis bersenjata yang bersekutu: Tentara Nasional Pa-O Tentara Nasional Karen Tentara Kebangsaan Shanni Tentara Revolusioner Zomi[b][c] Milisi Rakyat Wuyang Pro-SAC yang lebih kecil organisasi etnis bersenjata Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan[12] Organisasi Solidaritas Rohingya Tokoh dan pemimpin Duwa Lashi La Mahn Win Khaing Than Yee Mon Khun Bedu[21] Peng Daxun Tar Bone Kyaw Twan Mrat Naing Htang Gam Shawng Padoh Kwe Htoo Win Tun Kyaw[22] Maung Saungkha Pu Zing Cung Khun Thurein Sao Pan Pha Than Khe Po Than Gyaung Min Aung Hlaing Soe Win Tin Aung San Yar Pyae Ni Lin Aung Aung Lin Dwe Aung Kham Hti Saw Chit Thu Sao Meim Liam U Shwe Min † Ataullah abu Ammar Jununi Kekuatan 100,000 (PDF, Perkiraan February 2024)[23] dan lebih dari 100.000 (LDF dan organisasi etnis bersenjata yang bersekutu, EAO) Relawan: perkiraannya bervariasi, mulai dari kurang dari 100.000[24]to 356,000[25] Penerima wajib militer: ~10,000 (perkiraan layanan gelombang kedua)[26][27][28] Korban 51.767 total terbunuh (per ACLED, 24 Mei 2024)[29] 4.961 warga sipil tewas & 26.601 ditangkap (per AAPP, 1 Mei 2024)[30] 2.717.500 pengungsi internal & 113.700 pengungsi (per Perserikatan Bangsa-Bangsa 1 Mei 2024) [31] Diperkirakan 83.746 properti sipil terbakar atau hancur sejak Februari 2022 (per Data for Myanmar, 14 April 2024)[32][33] 440 rumah dan bangunan ditutup oleh SAC (per AAPP, Februari 2022).[34] 2 orang tewas & 17 orang terluka di dalam Bangladesh sebagai bagian dari spillover[35]

l b s Konflik internal di Myanmar

Konflik bersenjata Komunis (1948–1988) Perbatasan Tiongkok–Myanmar (1960–1961) Kachin Karen Karen–Mon Kokang 2009 2015 Rohingya 1978 1991–1992 2016–sekarang Shan pasca kudeta tahun 2021 2023 Pemboman dan serangan 1947 1983 1999 2003 2005 2010 2013 2018 Kudeta 1962 1988 2021 Protes 1962 1974 1988 2007–2008 2021–sekarang Kekerasan anti-Muslim 2012 2013 2015 2016–sekarang Topik terkait gencatan senjata kombatan organisasi etnis bersenjata '

Perang saudara Myanmar, juga disebut Revolusi Musim Semi Myanmar dan Perang Pertahanan Rakyat, adalah perang saudara yang berlangsung setelah pemberontakan jangka panjang di Myanmar yang meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap kudeta militer tahun 2021 dan tindakan keras anti-kudeta yang terjadi setelah protes.

Beberapa bulan setelah kudeta, oposisi mulai bersatu di sekitar Pemerintah Persatuan Nasional, yang melancarkan serangan terhadap Dewan Administrasi Negara (SAC), junta militer. Pada tahun 2022, pihak oposisi menguasai wilayah yang luas, meskipun berpenduduk jarang. Di banyak desa dan kota, serangan junta berhasil mengusir puluhan ribu orang. Pada peringatan kedua kudeta, pada Februari 2023, ketua SAC, Min Aung Hlaing, mengaku kehilangan kendali stabil atas “lebih dari sepertiga” kota-kota. Pengamat independen mencatat jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, dengan hanya 72 dari 330 kota yang masih berada di bawah kendali Tatmadaw, yaitu kekuatan militer yang bersekutu dengan junta. Namun, kota-kota yang berada di bawah kendali junta mencakup semua pusat populasi besar.

Pada September 2022, 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal, dan lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh. Pada bulan Maret 2023, PBB memperkirakan bahwa sejak kudeta, 17,6 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 1,6 juta orang menjadi pengungsi internal, dan 55.000 bangunan sipil telah hancur. UNOCHA mengatakan lebih dari 40.000 orang telah mengungsi ke negara-negara tetangga.

Latar belakang

Konflik internal di Myanmar

Pemberontakan telah berlangsung di Myanmar sejak tahun 1948 dan sebagian besar berbasis etnis. Pemberontakan komunis dan Persatuan Nasional Karen adalah aktor oposisi utama terhadap pemerintah pusat. Selama abad ke-20, beberapa organisasi etnis bersenjata (EAO) terkemuka naik dan turun dalam pengaruh dan kendali. Faksi pemberontak yang lebih besar seperti Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) dibentuk sebagai tanggapan terhadap kudeta Burma tahun 1962 yang dilakukan Ne Win dan meningkatnya represi politik yang dilakukannya. Pemberontakan 8888, sebagai tanggapan terhadap pemerintahan totaliter Ne Win, mengakibatkan terbentuknya beberapa milisi Bamar modern pertama dari para pengunjuk rasa yang menuju ke daerah-daerah di bawah kendali pemberontak etnis.

Setelah Pemberontakan 8888, Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC), yang kemudian dikenal sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, membentuk junta militer. Militer Myanmar, yang umumnya dikenal sebagai Tatmadaw, sangat melemahkan kelompok pemberontak etnis, menghancurkan sebagian besar basis dan benteng mereka selama tahun 1990an. Pada saat reformasi politik Myanmar tahun 2011-2015, junta telah mendapatkan kembali kendali atas banyak basis pemberontak yang sudah lama ada, termasuk Negara Bagian Kokang dan Karen.

Sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi, Konstitusi tahun 2008 menciptakan zona pemerintahan mandiri dengan otonomi yang lebih besar. Pada tahun 2015, Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) ditandatangani antara delapan EAO dan pemerintah pusat. Namun, pada tahun 2018 NCA mulai berantakan karena dugaan pelanggaran perjanjian oleh tentara Tatmadaw yang memasuki wilayah EAO untuk membangun jalan. Banyak pihak yang tidak menandatangani perjanjian ini melanjutkan konflik. Pada akhir tahun 2016, empat negara yang tidak menandatangani NCA membentuk Aliansi Utara, termasuk KIA dan Tentara Arakan, terlibat dalam perang dengan pemerintah pusat dan EAO lainnya.

Konflik awal

Kampanye musim kemarau 2021–2022

Menurut analis Matthew Arnold, momentum perang saudara melewati ambang kritis pada akhir musim kemarau tahun 2022 ketika sentimen revolusioner telah berkembang menjadi perlawanan sosial dan bersenjata yang lebih luas yang tidak dapat lagi diredam oleh junta. Menjelang akhir tahun 2021, bentrokan bersenjata langsung menyebabkan lebih banyak pemboman, alat peledak, dan ranjau darat. PDF, dengan dukungan kuat dari masyarakat lokal, menyerang sasaran lunak pemerintah seperti kantor polisi, pos terdepan, dan bisnis milik junta. Melalui hal ini, perlawanan menjadi lebih terorganisir ketika mereka menyita senjata, mendapatkan pelatihan dan berkomunikasi antar unit melalui bantuan NUG dan EAO sekutu.

Operasi 1027 dan sesudahnya

Pada tanggal 27 Oktober 2023, Aliansi Tiga Persaudaraan (TNLA, MNDAA dan AA) memulai Operasi 1027, menargetkan pos pemeriksaan dan pangkalan junta di dekat Lashio dan pos perdagangan perbatasan Phaung Seik dekat Chinshwehaw. Chinshwehaw jatuh ke tangan tentara etnis. Bandara Lashio dan dua penyeberangan penting perbatasan Tiongkok-Myanmar dekat Laukkai ditutup. Selama tiga hari berikutnya, pasukan koalisi merebut 57 pangkalan yang ditanggapi junta dengan pemboman udara. Secara bersamaan, AA melawan pasukan junta di Kotapraja Htigyaing, Wilayah Sagaing.

Efek pada Tatmadaw

Irrawaddy melaporkan pada tanggal 22 November bahwa Tatmadaw sedang mempersiapkan 14.000 tentara untuk membela Naypyitaw, termasuk dengan memindahkan pasukan dari daerah lain ke ibu kota dan memobilisasi pegawai negeri menjadi militer. Persiapan ini dimulai segera setelah Operasi 1027 dilancarkan melawan Tatmadaw. Selain itu Tatmadaw menyiapkan 10.000 tentara untuk pertahanan Mandalay, Bago dan Yangon. Pekerjaan benteng juga dimulai, dengan kantor polisi Naypyitaw "juga menyiapkan balok beton, karung pasir, dan bahan lain yang diperlukan untuk diubah menjadi pangkalan pertahanan hanya dalam beberapa hari".

Pada awal Desember, pemerintah yang dipimpin Tatmadaw juga telah mengimbau para pembelot untuk kembali ke Tatmadaw, dan menjanjikan pembebasan tuduhan bagi para pembelot. Pemerintah Persatuan Nasional mengklaim sekitar 20.000 tentara telah meninggalkan dan bergabung dengan barisannya. Pada tanggal 7 Desember, junta mulai membebaskan tentara yang dipenjara karena desersi untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja akibat tekanan medan perang dari operasi baru-baru ini.

Ronan Lee, seorang profesor di Universitas Loughborough, menyatakan bahwa pembalikan strategis, hilangnya wilayah secara nasional, dan penurunan ekonomi berarti momentum telah menjauh dari junta Myanmar, dan junta "sekarang mungkin berada dalam spiral kematian". Tatmadaw juga diduga menghubungi Tiongkok untuk memberikan tekanan pada Aliansi Tiga Persaudaraan agar menghentikan Operasi 1027. Pada 11 Desember, Tiongkok membantu mengadakan pembicaraan damai antara Tatmadaw dan berbagai kelompok pemberontak di Utara, termasuk aliansi tersebut. Aliansi Persaudaraan kemudian mengumumkan pada tanggal 13 Desember bahwa perundingan damai ini "hanya berlangsung 10 menit" dan berjanji untuk terus melanjutkan pertempuran.

Aspek lainnya

Kondisi kemanusiaan dan kejahatan perang

Situasi hak asasi manusia di Myanmar telah memburuk secara signifikan sejak awal konflik sipil. Militer Burma telah meningkatkan penggunaan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan penargetan warga sipil. Junta juga menyita properti lawan politik sebagai bagian dari strategi intimidasi, yang berdampak pada ratusan keluarga.

Sejak awal konflik sipil, baik militer Burma maupun kekuatan perlawanan telah menggunakan fasilitas pendidikan sebagai basis dan tempat penahanan. Pada tahun 2021, lebih dari 190 serangan kekerasan terhadap sekolah dilaporkan terjadi di 13 negara bagian dan wilayah Myanmar. Pada Juni 2022, 7,8 juta anak masih putus sekolah.

Sistem kesehatan masyarakat Myanmar telah runtuh, dan perang saudara telah memperburuk krisis ketahanan pangan di negara tersebut, dengan satu dari empat orang mengalami kerawanan pangan. Kemiskinan dan kerawanan pangan telah berdampak besar pada Zona Kering di Myanmar dan wilayah delta Irrawaddy, yang mencakup lebih dari 80% wilayah pertanian di negara tersebut dan merupakan rumah bagi sepertiga populasi negara tersebut.

Pada September 2022, 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal, dan lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh. Pada bulan Maret 2023, PBB memperkirakan bahwa sejak kudeta, 17,6 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 1,6 juta orang menjadi pengungsi internal, dan 55.000 bangunan sipil telah hancur.

Pada bulan Maret 2023, Volker Türk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, melaporkan bahwa konflik bersenjata terus meningkat. Dia menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki ratusan insiden pembakaran rumah dan pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak. Secara keseluruhan, 15,2 juta orang menghadapi kerawanan pangan.

Reaksi

Organisasi internasional

Pada bulan Juni 2021, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta negara-negara anggota untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar. 200 organisasi internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch terus menekan PBB dan negara-negara anggotanya untuk menerapkan embargo senjata global.

ASEAN dan Timor Timur

ASEAN telah memblokir Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT regional sejak kudeta tahun 2021. Misalnya, pada KTT ASEAN 2022, kursi di Myanmar masih kosong. Negara-negara anggota ASEAN belum mengambil pendekatan yang konsisten dan terkoordinasi sehubungan dengan perang saudara yang sedang berlangsung, karena perpecahan internal. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura sangat menentang junta militer.

Thailand adalah sekutu utama junta; mantan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menggunakan kontak saluran belakang pada pertengahan tahun 2021 untuk membentuk opsi diplomatik Thailand, terutama yang terkait dengan ASEAN. Pada tanggal 30 Juni 2022, ketika Angkatan Udara Myanmar diduga melanggar wilayah udara Thailand, Thailand melancarkan serangan pertahanan. Belakangan, Prayuth mengatakan kejadian itu "bukan masalah besar". Setelah pemilu Thailand tahun 2023, Perdana Menteri baru Srettha Thavisin telah menunjukkan dukungan terhadap Perjanjian Gencatan Senjata Nasional militer yang mendesak semua pihak di Myanmar untuk tetap berada di jalur perdamaian dan stabilitas.

Singapura pada awalnya menekankan pentingnya memisahkan bisnis dari politik, namun kemudian menjadi ragu untuk berbisnis dengan Myanmar. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menggambarkan penggunaan kekuatan mematikan dalam penindasan terhadap pengunjuk rasa anti-junta sebagai hal yang “tidak dapat diterima” dan “bencana”. Pada tahun 2022, Lee terus mendukung pengecualian rezim militer dari pertemuan ASEAN sampai rezim tersebut bekerja sama dalam rencana perdamaian ASEAN. Saat ini Singapura tidak mengakui junta militer. Selama perang, Singapura tetap menjadi pemasok peralatan utama bagi pabrik senjata junta. Beberapa perusahaan yang berbasis di Singapura juga berperan sebagai perusahaan perantara junta, yang secara kolektif mengirimkan senjata senilai 254 juta dolar AS ke junta antara tahun 2021 dan 2023.

Hingga Desember 2023, Timor Timur tetap menjadi satu-satunya pemerintahan yang secara terbuka menyatakan simpati kepada kekuatan anti-rezim di Myanmar. Pada Agustus 2023, Dewan Tata Usaha Negara mengusir duta besar Timor Timur sebagai pembalasan atas pertemuan pemerintah Timor Timur dengan NUG.

Referensi

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan